Pajak Marketplace 2026: PPh 22 0,5% Tokopedia, TikTok Shop, Lazada & Blibli

Dicek 1 November 2026 dari sumber resmi masing-masing platform. Sumber: Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan PMK 37, Tokopedia & TikTok Shop Academy (01-10-2026), Panduan Terbaru: Pemotongan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% untuk Penjual di Lazada (diperbarui 14-10-2026), Ketentuan PMK No. 37 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 22 bagi Seller Blibli (tanggal publikasi tidak tampil di halaman), plus PMK Nomor 37 Tahun 2025, Keputusan Dirjen Pajak 24 September 2026, dan siaran pers DJP 1 Oktober 2026. Aturan Shopee dibahas di halaman Pajak Shopee.

Catatan: aturan pajak di halaman ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan DJP dan masing-masing marketplace. Angka di sini sesuai artikel resmi yang dicek 1 November 2026 — untuk aturan terbaru, selalu cek Seller Centre platformmu. Hasil kalkulator adalah estimasi sesuai input, bukan angka final platform.

Jawaban cepat: keempat marketplace yang ditunjuk DJP — Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan Blibli — memakai mekanisme yang sama: PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet) di luar PPN dan PPnBM, dipungut otomatis oleh platform. Yang berbeda hanya detail teknisnya: jalur upload surat, masa berlaku dokumen, dan tempat mengunduh bukti potong. Dan tanggal teknisnya kompak: ketiganya mulai memungut atas transaksi sejak 2 Oktober 2026.

Kalkulator PPh 22 Marketplace

Isi omzet transaksi (harga asli dikurangi diskon penjual), centang PKP kalau tokomu PKP, lalu isi omzet setahun dari semua kanal dan status suratmu. Kalkulator ini hanya menghitung PPh 22 — belum dikurangi biaya admin atau biaya program. Gratis, tanpa daftar.

Perbandingan keempat platform: sama tarifnya, beda jalurnya

Rumus PKP vs non-PKP: tiga simulasi resmi yang saling menguatkan

Rumus umumnya sama: PPh 22 = 0,5% × peredaran bruto sebelum PPN/PPnBM. Bedanya, seller PKP membagi dasarnya dengan 1,11 dulu (karena harganya sudah termasuk PPN 11%), sedangkan non-PKP langsung mengalikan 0,5%. Tiga simulasi resmi ini membuktikannya:

Catatan dari simulasi Blibli: promosi dengan budget platform tidak mengurangi dasar yang sama seperti promosi seller; hadiah/sample gratis tidak dipungut PPh 22; untuk tipe pengiriman “Dikirimkan oleh Seller”, jasa logistik dan asuransi dihitung terpisah. Status PKP di Blibli diperbarui lewat Seller Care; deklarasi status PKP di Lazada tidak menetapkan status PKP — kebenarannya mengikuti data dan penetapan administrasi perpajakan. Soal pembulatan: kalkulator di halaman ini membulatkan ke rupiah terdekat (praktik Lazada: Rp432,43 → Rp432); angka Rp382,88 di tabel adalah angka desimal dari simulasi Blibli sendiri, sehingga kalkulator untuk input yang sama menampilkan Rp383.

Siapa yang dipotong, siapa yang dikecualikan

• Orang pribadi, omzet ≤ Rp500 juta/tahun: tidak dipungut, dengan syarat menyampaikan Surat Pernyataan Omzet. Omzet dihitung dari semua kanal (semua marketplace + offline) dalam satu tahun pajak berjalan (Januari–Desember).
• Orang pribadi, omzet > Rp500 juta/tahun: dipotong 0,5% dari setiap transaksi, otomatis oleh sistem.
• Badan usaha (PT, CV, UD, dll.), berapa pun omzetnya: dipotong 0,5% — tidak bisa mengajukan Surat Pernyataan Omzet, hanya SKB yang masih berlaku.
• Pemegang SKB PPh Pasal 22: tidak dipungut selama SKB berlaku (Lazada: pengecualian berlaku untuk transaksi setelah SKB diunggah sampai akhir masa berlakunya atau sampai SKB dicabut).
• Produk yang dikecualikan (semua jenis seller): penjualan pulsa dan kartu perdana; pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan — menurut Lazada dan Blibli — penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan, batu permata, dan batu sejenis dari pelaku usaha emas yang bersangkutan.
• Kalau belum kirim surat: pengecualian tidak otomatis. Di Lazada dinyatakan tegas: pengecualian berlaku untuk transaksi setelah surat disampaikan dengan benar; kalau belum diunggah sebelum transaksi terjadi, seller dipotong 0,5%. Di Blibli: kalau dokumen tidak disampaikan, pemungutan 0,5% diterapkan pada transaksi di toko.

Satu surat untuk semua platform? Ya isi, tapi upload per platform

Menurut Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang mengutip diskusi dengan DJP, satu lembar surat pernyataan omzet dengan NPWP/NIK yang sama boleh disampaikan ke masing-masing marketplace tempat seller berjualan — tidak perlu membuat surat berbeda per platform. Tapi “boleh dipakai di semua platform” bukan berarti “cukup upload sekali”: Lazada meminta upload per akun, Blibli meminta pernyataan per toko, dan Tokopedia/TikTok Shop punya jalur Tax Exemption-nya sendiri. Jadi dokumennya bisa sama, uploadnya tetap satu per satu di tiap platform.

Omzet di atas Rp4,8 miliar dan PPN

PMK 37/2025 hanya mengatur pemungutan PPh 22 0,5% oleh platform. Lazada menyatakan tegas: Lazada tidak memotong PPN. Kalau omzet melewati Rp4,8 miliar/tahun, seller wajib mendaftarkan diri sebagai PKP, memungut dan menyetorkan PPN 11% sendiri, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan — Lazada tidak terlibat di situ. Untuk PPh final UMKM sendiri (tarif 0,5% yang disetor sendiri, batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar), lihat halaman PPh Final UMKM: potongan PPh 22 marketplace diperhitungkan sebagai pelunasan PPh final atau kredit pajak di SPT Tahunan, sesuai status seller.

Yang harus dilakukan seller, langkah demi langkah

1. Perbarui data pajak di tiap platform: NPWP/NIK, nama sesuai dokumen pajak, alamat, status PKP, dan (di Lazada) rekening bank atas nama toko/usaha. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat memengaruhi administrasi perpajakan.
2. Hitung omzet setahun dari semua kanal: semua marketplace + offline. Angka inilah yang menentukan ambang Rp500 juta.
3. Kalau memenuhi syarat, kirim dokumennya lewat jalur masing-masing platform (tabel di atas). Di Lazada, pastikan data valid karena yang sudah terkirim tidak dapat diubah; di Blibli, pembaruan berlaku H+1.
4. Simpan bukti potong tiap bulan: Tokopedia/TikTok Shop di Dokumen Pajak, Lazada dan Blibli lewat CORETAX. Simpan juga laporan penjualan dan invoice sebagai arsip pelaporan.
5. Kalau omzet melewati Rp500 juta di tengah tahun: unggah Surat Pernyataan “melebihi” (Lazada) atau surat pernyataan omzet di atas Rp500 juta (Blibli) — jangan dibiarkan memakai surat lama.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Halaman terkait: Pajak Shopee · PPh Final UMKM · Biaya Admin Shopee · Kalkulator Shopee. Biaya admin dan program dihitung terpisah di halaman biaya admin — PPh di halaman ini belum termasuk potongan-potongan itu.